Tags

,

Thailand selatan memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang unik, berbeda dengan bagian Thailand lainnya. Sebelum abad 15, Propinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun berada di bawah naungan Kesultanan Pattani yang diperebutkan oleh Kerajaan Siam di utara dan Kesultanan Malaka di selatan. Walau secara budaya dekat dengan Malaka, namun secara politik Pattani di bawah pengaruh Siam.

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, membuat Pattani harus menyerahkan bunga emas kepada Siam agar wilayahnya tidak diganggu. Namun simbol penyerahan upeti ini dianggap Siam sebagai penyerahan kedaulatan. Lemahnya Siam, terlebih setelah diserbu oleh pasukan Burma membuat Pattani kemudian tak lagi menyerahkan upeti.

Tahun 1902 Pattani bersama Kedah, Perlis, Kelantan, dan Trengganu resmi di bawah kekuasaan Siam. Perjanjian Siam-Inggris tahun 1909, memaksa Siam menyerahkan semua daerah di atas kepada Inggris kecuali Pattani. Tahun 1933 Siam membagi Pattani menjadi tiga propinsi, Narathiwat, Pattani dan Yala.

sumber: rimanews.com

Hingga saat ini, 80 persen (sekitar 2,6 juta) penduduk ketiga propinsi ini menganut agama Islam, berbudaya dan berpakaian melayu, dan menggunakan bahasa melayu Jawi sebagai bahasa ibu. Hanya sedikit yang bisa menulis dan membaca dalam bahasa Thailand, walau mereka memahami bahasa Thailand. Sementara birokrat yang memegang pemerintahan di sana adalah orang Budha-Thailand yang tak memahami bahasa Jawi.

Perbedaan budaya dan kurangnya pemahaman pemerintah pusat pada daerah ini membuat ketiga propinsi islam ini semakin terisolasi. Apalagi pemerintah Thailand menerapkan banyak diskriminasi, mulai dari pembangunan wilayah, pendidikan, hingga politik. Pemerintah juga membatasi warga muslim yang hendak bekerja di pemerintahan. Dibanding propinsi lain di utara, perkembangan ekonomi di propinsi selatan relatif lambat. Tingkat sosial ekonomi yang rendah, serta lebarnya jurang pemisah antara yang miskin dan kaya menjadi akar kebencian orang lokal terhadap pemerintah. Umumnya orang melayu Thailand hidup miskin dan susah, sementara para pendatang baik Cina maupun Budha-Thailand hidup berkecukupan.

Untuk menghilangkan identitas minoritas ini, pemerintah pusat memaksakan asimilasi budaya lewat sekolah pemerintah sejak tahun 1939. Di sekolah ini diajarkan bahasa Thailand dan agama budha, tanpa memperhatikan budaya setempat. Hal ini mendapat perlawanan diam-diam dari masyarakat muslim setempat dengan mendirikan sekolah tandingan seperti pondok pesantren. Di kemudian hari lulusan pondok pesantren ini banyak yang dikirim belajar ke luar negeri, seperti Arab Saudi, Universitas Al-Azhar di Mesir, Iran, belakangan bahkan Indonesia, yang melahirkan muslim fundamentalis.

Awalnya para pemimpin Islam yang tidak puas mencoba menyalurkan aspirasi mereka lewat parlemen. Namun pemerintah pusat melakukan diskriminasi dengan amat membatasi jumlah politikus muslim di pemerintahan. Banyak di antara mereka yang dibuang, diasingkan, atau dibunuh. Banyak lagi yang tak terdengar namanya. Hal ini menyurutkan niat politikus muslim untuk menentang pemerintahan lewat undang-undang, dan memilih cara kekerasan untuk melampiaskan protes mereka.

Media massa turut berperan dalam membentuk gambaran yang buruk terhadap masyarakat Thailand selatan. Selama ini media di Bangkok kerap menggambarkan Thailand selatan sebagai tempat yang menakutkan, sarang para bandit, perompak, teroris. Orang-orang selatan digambarkan berwatak kasar dan gampang marah. Gambaran yang salah ini membuat pejabat pemerintah yang dikirim untuk memerintah di selatan menjadi tidak antusias dan antipati terhadap masyarakat yang mereka pimpin. Akibatnya semakin memicu kebencian antara masyarakat setempat terhadap pemerintah.

Pemberontakan yang dilakukan gerilyawan muslim pada awalnya tidaklah sekeras dan sekejam sekarang. Sasaran mereka awalnya adalah instalasi polisi dan militer, sekolah, dan simbol pemerintahan. Karena sulit mengetahui dalang pemberontak, pemerintah kemudian asal tangkap. Mereka menangkapi orang-orang yang tak bersalah, menyiksa, lalu membunuh mereka.

Berdasarkan laporan Asian Human Rights Commission di bulan Oktober 2006, gerilyawan yang ditangkap militer disiksa dengan sangat kejam. Alat kelamin mereka dibakar dengan rokok, lutut dihantam botol bir, dan mereka dibiarkan lari dikejar anjing. Serupa dengan penyiksaan tawanan iran oleh militer AS di Guan Tanamo. Hal ini bukannya memadamkan serangan gerilyawan, justru membuat mereka semakin beringas dengan meluaskan sasaran serangan hingga ke wanita, anak-anak, dan muslim yang dianggap bekerjasama dengan pemerintah.

Zachary Abuza, seorang analis terorisme yang tinggal di AS menyatakan terjadinya peningkatan serangan gerilyawan muslim, baik secara kualitas maupun jumlah. Di tahun 2004 misalnya, gerilyawan hanya melemparkan bom kurang dari 2 kg, tahun 2006 berat bom menjadi 4-5 kg, dan tahun 2007 mencapai 15 kg. Sadisme penyerangan tahun 2007 bisa dilihat dari tingginya perempuan, anak-anak, guru dan murid sekolah yang diserang. Tak kurang 67 guru dibunuh di depan kelas, 80 guru terluka, sehingga sekolah-sekolah pemerintah di tiga propinsi hanya buka 50 hari dari 250 hari yang diwajibkan.

Menurut Abuza, guru dan sekolah dianggap sebagai agen sekulerisme dan asimilasi islam ke budaya budha Thailand. Serangan gerilyawan juga ditujukan untuk membersihkan daerah selatan dari etnis china dan pemeluk budha. Setidaknya 15 persen dari kedua golongan di atas telah keluar dari Thailand selatan tahun ini.

Selama ini pemerintah Thailand cenderung meredam pemberontakan gerilyawan muslim ini demi melindungi industri pariwisata mereka. Namun peredaman dengan merepresi pemberontak lewat aksi militer terbukti tak efektif. Cara negosiasi lalu dipilih pemerintahan Chulanont. Terjadi perombakan dalam tubuh militer. Misalnya diangkatnya Jendral Sonthi Boonyaratglin yang muslim menjadi kepala angkatan bersenjata. Juga terjadi perekrutan wanita muslim dalam polisi dan militer untuk ditugaskan di garis depan, agar bisa bernegosiasi dengan penduduk setempat. Namun hal ini belum memberikan hasil yang setimpal.

Pemerintah agaknya enggan menengok ke belakang, memahami tuntutan para pemberontak sebelumnya. Ada tuntutan dasar yang sejak dulu diminta oleh warga selatan, diantaranya: kebebasan untuk menganut agama Islam dan berbudaya melayu tanpa harus menjalani asimilasi budaya oleh pemerintah, hak untuk menggunakan bahasa Jawi sebagai bahasa resmi daerah itu, bukan sekedar bahasa ibu.

Komisi Rekonsiliasi Nasional (NRC-National Reconciliation Commission) yang menengahi pertikaian gerilyawan dan pemerintah pernah mengajukan saran yang isinya menerapkan hukum syariat Islam di Selatan Thailand, menjadikan bahasa Jawi sebagai bahasa kerja, dan menugaskan pasukan penjaga perdamaian tanpa senjata. Namun ketiga usul ini ditolak mentah-mentah karena dianggap menodai kedaulatan raja dan negara.

Kini para gerilyawan nampaknya enggan bernegosiasi. Mereka menuntut tegas kemerdekaan bekas wilayah Kesultanan Pattani. Pemerintah pun enggan menawarkan otonomi terbatas semacam kasus Aceh di Indonesia. Maka bisa dipastikan korban penduduk sipil akan terus berjatuhan.

Membaca sejarah Thailand selatan dan mendengarkan pengakuan patah-patah Al Sayid, aku jadi bersyukur. Alangkah indahnya hidup beragama di Indonesia. Penuh toleransi. Tak ada agama minoritas yang dipaksa masuk mayoritas. Semua boleh hidup dan berkembang. Andai ada konflik antar agama, biasanya pemicunya hal lain.

Senja mulai menjelang saat kuberanjak meninggalkan kompleks Masjid Ampel. Kulihat Al Sayid masih terpekur di sana. Mungkin memikirkan keluarganya di Pattani. Mungkin juga menikmati ibadahnya tanpa rasa was-was. “I can’t stand to see people die everyday. I just want peace,” lembut dia berkesah. Kesah yang kuharap tak hilang sia-sia dihembus angin sore.(tamat)

*tulisan ini pernah dipublish di aryamhir.blogspot.com dan deritapattani.blogspot.com

Advertisements