Tags

,


wa gureh

Saya beruntung hanya tiga hari di penampungan TKI. Beberapa kawan CTKW ada yang menghabiskan hampir sebulan di penampungan. Beberapa perlakuan tak senonoh sempat mereka rasakan, termasuk nyaris diperkosa dan mendapat pelecehan seksual dari agen PJTKI.

Namun bukan berarti CTKI yang lelaki bebas dari kesewenang-wenangan. Mantan teman terkasih ketika harus mendekam 3 bulan di sebuah PJTKI yang akan memberangkatkannya ke Korea, juga mengalami perlakuan keras. Salah satu tujuan training, adalah mempersiapkan fisik mereka. Namun training ala militer tersebut terlalu keras. CTKI ada yang dihukum berendam dilumpur sampai nyaris pingsan, dipukul, dimaki-maki, digoblok-goblokkan.

Di penampungan, lebih seratus CTKI yang ke Korea itu hanya disediakan 2 kamar mandi, semata-mata untuk mandi. Sedang untuk buang air besar, mereka harus membayar di tetangga kiri-kanan. Padahal sebelumnya mereka sudah dipungut bea Rp 20 juta per orang, dan ijazah mereka juga dijadikan jaminan. Sungguh mengenaskan!

Keempat, dalam buku ‘Berjuta-juta dari Deli’ dikisahkan nasib pahit kuli kontrak yang berada di Deli. Siapa nyana kemegahan Medan, kompleks Kesawan dan Istana Sultan Deli tempo dulu dibangun dari darah para kuli kontrak. Darah yang menghasilkan jutaan dolar pemasukan ke kas Kolonial Belanda dan lebih 500 perusahaan tembakau di sana. Darah yang mampu membeli Istana Maimun dan Masjid Raya Al Ma’shun.

Laszlo Szekely, penulis Hongaria yang pernah menjadi Asisten perkebunan tembakau di Deli, menuliskan kisahnya seperti dimuat dalam ‘Sumatra Tempo Doeloe’ sebagai berikut,

“.. walaupun demikian, pemilik perkebunan berkebangsaan Eropa memiliki 500-600 kuli; 500-600 pekerja kontrak dengan kontrak yang berlaku seumur hidup. Mereka tidak dapat melarikan diri dari pekerjaan karena dilarang oleh kontrak; kontrak yang ditandatangani di Jawa atau Cina oleh kuli-kuli yang telah ditipun atau kurang informasi.”

Menjadi kuli kontrak di Deli mirip menggadaikan hidupnya ala budak. Bekerja terus selama 12 jam sehari, makan tak cukup, hidup penuh pukulan, hinaan dan ketakutan, belum lagi jeratan judi dan pelacur yang membuat mereka tak mampu menyimpan uang untuk mengakhiri kontrak. Menjadi kuli kontrak mirip melakukan perjanjian maut dengan setan.

Bagaimana dengan TKI? Nasib mereka mungkin tak setragis kuli Deli, karena selalu ada kesempatan bagi TKI bermasalah untuk pulang ke tanah air. Walau ada yang terlebih dulu menjadi korban kekerasan. Ingat kasus Nirmala Bonet dulu, yang harus disiksa dan disetrika setelah mendapat ganti rugi dan uang iba sebesar Rp 200 juta. Pelakunya sendiri hanya mendekam beberapa bulan di penjara Malaysia, dan keluar dengan uang jaminan.

Ingat pula beberapa TKI/TKW yang mati di tiang gantungan akibat melawan tindak kekerasan majikan. Sekali lagi saya mengutip keterangan Nunung tempo hari.

“Ada aturan tak tertulis di Arab. Kalau majikan nakal, jangan melawan. Bahkan kalau mau memperkosa, jangan memberontak. Kalau kita memberontak, bisa dipukul bahkan dibunuh, dan nggak akan ada yang ngecek keberadaan kita.”

Lalu apa hubungannya dengan banyaknya TKW/PRT yang dianiaya? Apa mereka memang tak trampil bekerja? Nunung punya pendapat, yang didasarkan kisah teman-temannya saat dia menghuni Khesawuf (semacam penampungan sementara bagi TKI bermasalah).

“Kebanyakan, TKW yang disiksa itu karena istri majikan memergoki suaminya sedang berbuat nakal kepada TKW tersebut. Bukannya marah kepada suaminya, malah mendendam dan menyiksa si TKW begitu melihat TKW tadi berbuat salah.”

Nunung pernah menghuni Khesawuf selama hampir sebulan, ketika majikan enggan memulangkannya paska kontrak, dan tak membayar gajinya. Di Khesawuf dia sempat diangkat menjadi ketua blok, tugasnya mewakili teman-temannya di situ. Berbagai kisah mengenaskan TKW di Arab dia serap dan jadikan pelajaran.

“Kalau kita benar, sebetulnya ada jalan bagi kita menuntut majikan. Tapi kita harus tahu nama majikan, no telpon dan alamat majikan yang jelas. Umumnya TKW tak tahu nama lengkap majikannya, no telpon atau alamat rumah dimana dia bekerja. Sehingga kalau dia mengalami masalah, polisi Arab susah melacaknya.”

Tak hanya pembantu rumah tangga di Arab, buruh pun kerap diperlakukan tidak adil oleh pabrik tempatnya bekerja. Saya ingat pengalaman saya di Malaysia. Ketika sakit kanker yang saya derita makin berat, pabrik tetap tak mengijinkan saya operasi, tapi juga tak mengijinkan saya untuk pulang ke tanah air, dan memaksa saya terus bekerja. Ketika akhirnya saya dioperasi dengan 61 jahitan, 2 minggu setelah operasi saya dipaksa bekerja. Saya menolak. Jangankan bekerja, berjalan saja susah karena saya mengalami kelumpuhan sementara. Akibatnya, saya dituduh telah mangkir dari pabrik, gaji tak dibayar, tunjangan dan tabungan dihanguskan. Setelah saya berjuang lapor ke Konjen Malaysia di Penang, Migrantcare, dan lain-lain, kasus saya tak juga ditangani. Beruntung surat pembaca saya dimuat di sebuah media di Indonesia, sehingga setelah 3 bulan terkatung-katung, akhirnya saya bisa pulang.

TKI/TKW harus memperjuangkan drinya sendiri kalau mengalami nasib buruk di negeri orang. Sama seperti kuli-kuli kontrak Deli dulu. Karena tak tahan dihinakan, disiksa, mereka melakukan tindakann brutal dengan membunuh ambtenaar. Walau akhirnya mereka terbunuh, namun mereka sudah menunjukkan perlawanan.

Perjuangan Van den Brand untuk meniadakan poenale sanctie hanya mendapat sambutan hangat di Eropa, namun nasib kuli Deli di Hindia Belanda nyaris tak berubah, hingga masuknya Jepang, lalu terbentuknya RI dan perkebunan tembakau diambil alih PTP. Kejatuhan tembakau deli (seperti yang saya tulis di buku ’30 Hari Keliling Sumatra’) bisa jadi mengakhiri sejarah berdarah kuli kontrak dan pohon ‘emas’ tembakau itu.

Kelima, kuli kontrak Deli lebih mirip diperlakukan sebagai budak. Mereka dianggap bukan manusia, tapi hewan yang bisa bekerja. Mereka dilarang berpikir, yang ada mematuhi perintah. Kebebasan mereka dirampas, yang boleh tinggal hanya melayani tuan besar. Mental budak ini ditanamkan begitu mengakar, sejak 1860-an hingga awal penjajahan Jepang.

TKI/TKW adalah warga negara kelas dua. Di negeri tujuan, mereka pendatang yang bekerja. Ada kelas majikan di atasnya. Di negeri sendiri mereka dipandang rendah, korban eksploitasi sejak menjelang masa keberangkatan ke negara tujuan kerja hingga saat pulang ke kampung asal. Julukan pahlawan devisa hanyalah tameng, topeng, untuk menutupi kebusukan mereka yang menindas TKI/TKW ini. Karena pada kenyataannya, mereka tidak diperlakukan sebagai pahlawan, tapi lebih mirip sapi perah.

Saya teringat pengalaman ketika digelandang ke terminal TKI di Tangerang. Begitu keluar dari pesawat dan lolos pemeriksaan paspor, beberapa petugas dari BP2TKI menyambut di depan. Wajah mereka galak, siap menyalaki penumpang yang dianggapnya TKI. Kami dipaksa, dipukul jika menolak digelandang ke pintu khusus sebelum dinaikkan ke bus menuju terminal khusus TKI.

Di terminal khusus itu saya lihat ratusan TKI terbiar. Harus lapor ini itu, sedikit-sedikit harus membayar. Seorang teman yang rumahnya di Depok harus menunggu 10 jam sebelum diperbolehkan pulang dengan angkutan yang disediakan petugas, dan ditarik bayaran Rp 250.000. Depok-Tangerang Rp 250.000, gila!

TKI/TKW yang sampai di terminal IV harus merogoh Rp 20.000 untuk membeli kartu perdana buat HP mereka, padahal harga normalnya hanya Rp 5.000. Jika mau isi pulsa Rp 20.000, harus membayar Rp 50.000. Belum lagi makanan dan minuman yang dijual di situ, semua dimahalkan. Mungkin mereka pikir TKI/TKW mirip sapi yang perlu diperah duitnya karena baru pulang dari luar negeri. Sedang TKI/TKW yang bermasalah, dianggap mengganggu pemandangan saja. Saya melihat seorang TKW yang kebingungan. Dia tak bisa pulang ke Lampung, karena tak punya cukup uang. Akhirnya dia hanya termenung di sudut. Agak stress mungkin.

Saya yang memiliki masalah kesehatan, harus menunggu sekitar 6 jam sebelum diangkut menuju RS Polri untuk mendapat bukti visum. Saya diangkut dengan dua orang TKW dari Arab. Yang seorang, nekad meloncat dari rumah majikannya karena tak tahan disuruh bekerja terus-menerus tanpa dibayar. Tangannya digips karena retak, juga punggung dan dadanya. Dia diperlakukan begitu buruk oleh sopir ambulans, dibentak-bentak, karena pulang tak membawa uang, tak punya HP untuk telpon keluarganya, agar mau menjemput di RS Polri. BP2TKI terkesan lepas tangan menangani TKI yang bermasalah. Hanya TKI yang memiliki masalah kesehatan yang bisa pulang dijemput anggota keluarganya, karena mereka umumnya miskin, tak punya uang buat diperas, dan mencoreng muka BP2TKI saja.

Nampaknya perjuangan TKI/TKW untuk diperlakukan secara layak masih membutuhkan jalan panjang. LSM dan media kerap memberi perhatian ketika mencuat masalah, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Akibatnya, masalah terus menerus muncul, mirip sejarah yang berulang. Sejarah perbudakan kuli kontrak Deli.