Tags


Medio 2003, ketika mengunjungi Pampang, kawasan enclave suku Dayak Kenyah di luar Samarinda, Kaltim, saya sempat terperangah. Orang-orang di sana begitu ‘mata duitan’. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun kalau dipotret langsung menadahkan tangan. Menembak ‘uang’, seolah apapun dan siapapun mereka itu adalah komoditas.

Jika itu dalam pertunjukan resmi saya bisa paham. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, di sela obrolan santai dan persahabatan, kita, orang luar, dianggap sebagai ‘sumber uang’. Sungguh membuat prihatin. Begitu burukkah hubungan antara orang luar dan suku-suku terasing di Indonesia? Itu tanya saya saat itu. Sedikit muak saya tinggalkan Pampang.

 Memandang mereka tak lebih etalase pemerintah setempat untuk mendatangkan uang dari pengunjung, dan menganggap martabat ‘suku di enclave’ itu tak lebih komoditas, saya pun berpikir ulang. Jika mereka, orang Dayak Kenyah di sana sudah menganggap dirinya sebagai ‘komoditas’, suatu harga yang lebih murah ketimbang ‘manusia’, apalagi yang bisa saya harapkan untuk menjalin koneksi, hubungan timbal-balik? Tak ada!

Beruntung kepercayaan diri saya pulih kembali ketika mengunjungi Flores, bahkan Bali yang ‘katanya’ daerah wisata dunia itu, lalu Maluku. Masih saya temukan suku-suku yang lebih menghargai persahabatan ketimbang uang. Walau, kehidupan mereka sendiri pas-pasan.

Seorang kawan, yang baru pulang dari pedalaman Pulau Seram, mengeluh. “Sial betul ke sana. Gara-gara ada teve lokal dan yayasan ‘cari muka’ baru datang, mengambil hati penduduk dengan memberikan bantuan duit jut-jutan, kita yang berkunjung ke sana kena pajak dadakan hampir setengah juta.” Olala.. sebegitu hebatkah nilai popularitas? Hingga semua harus dinilai dari sisi duit dengan ‘mata’ komoditas? Memuakkan!

Ujung 1993 saya sempat singgah ke Pulau Komodo dalam perjalanan menuju Flores. Saat itu saya mengunjungi perkampungan nelayan keturunan Bugis di sana. Mereka menyambut ramah sangat, dengan nada sedikit menyesal. “Kami ingin mengajakmu tinggal di rumah kami, agar kamu mengetahui kehidupan kami yang sesungguhnya,” kata seorang pemuda Pulau Komodo yang baru lulus kuliah, satu-satunya yang mencium bau pendidikan tinggi saat itu. Ketika saya pulang, dia ‘nyagoni’ saya air mineral dalam botol 1,5 liter. Air minum memang langka di sana.

Saya ingat, saat itu saya menginap di satu-satunya pondok wisata milik jagawana. Beanya termasuk mahal di jaman itu, Rp7.500 semalam. Para jagawana tahu, ongkos itu memang mahal. Jadi mereka menghibur saya dengan mengajak mancing di laut, memasakkan ikan buat makan malam, dan sebagainya. Waktu pulang, lagi-lagi saya ‘disangoni’ biskuit. Di masa itu, perempuan  muda, asli Indonesia, blusukan Indonesia timur seorang diri memang agak langka. Orang bule saja jarang yang datang seorang diri. Selalu ditemani pemandu wisata.

Kini, terkabar dari kawan, perkampungan itu mau diusir karena penyelenggara TN Komodo hendak murni melaksanakan mazab pelestarian hewan dan lingkungan alam. Sedih mendengarnya. Lebih sedih lagi saat tahu di kawasan itu berdiri beberapa penginapan ‘wah’ yang dimodali pengusaha dari Jakarta. Lha, kenapa tak memberdayakan masyarakat lokal saja untuk membuat penginapan sederhana? Kok malah mengusir mereka? Saya yang bodoh ini jadi manggut-manggut.

 Peristiwa demi peristiwa membuat saya memahami mengapa Fracois Robert Zacot enggan memberitahu letak persisnya orang Bajo di Torosiaje. Dia takut, publikasi besar-besaran terhadap mereka, justru akan mempengaruhi dan merusak budaya mereka.

 Ingat juga kasus di Kepulauan Mentawai. Dulu, ke Mentawai hanya butuh niat dan keberanian menaiki kapal dari pelabuhan dekat Padang menuju ke Siberut. Kini, banyak pemandu wisata menawarkan paket sedikitnya 1000 USD untuk tur 10 hari di Mentawai. Bahkan seorang kawan yang memaksa datang ke Mentawai seorang diri, kena kemplang Rp2,5 juta ketika menyaksikan upacara adat di sana. Hasyu tenan! Upacara adat kok dikomersilkan.

Ketika di Banda Neira, saat mewawancarai pembuat makanan tradisional, menantunya yang baru datang dari  Jawa dengan nada sombong berkata, “Kemarin ada kru teve baru meliput mamak.”Seolah saya tak pantas bicara dengan mamaknya. Memangnya dia sudah bukan manusia? Alien mungkin!  Saya muntab, dengan ketus saya jawab, “Baguslah. Semoga setelah ini akan banyak orang membeli makanan mamakmu dari Jawa sana.”

 Apa dia tidak tahu, kalau Banda terkenal di majalah atau teve, bukannya jualan mamaknya bakal laku keras atau akan ada pedagang besar yang memborong makanan buatan mamaknya. Bukan! Mungkin malah banyak investor yang datang dan menyingkirkan orang tempatan ke bagian dalam pulau. Dan saya pun yakin, paling wajah mamaknya hanya nongol 1-2 menit di teve.

Saya tidak anti media. Namun kebiasaan media membesar-besarkan berita wisata suatu tempat terpencil, kerap mengundang investor luar dan membunuh kemampuan usaha penduduk lokal. Juga membuat sebagian penduduk yang diliput jadi besar kepala dan komersil. Ini mengerikan. Liputan ‘panen pala’ di teve swasta yang tayang akhir tahun 2011 misalnya, saya tahu bukan di saat musim panen. Tapi media tadi membayar seorang petani pala untuk memetik palanya menggunakan gae-gae, seolah-olah sedang panen pala. Aneh!

Tentu publikasi perlu agar orang Indonesia tahu banyak tempat wisata di Indonesia yang menarik. Tapi publikasi juga harus diikuti dengan aksi mendidik masyarakat setempat, untuk tak jatuh pada ‘identitas komoditas’ dan komersialisasi semata. Justru mereka harus kuat menjunjung budayanya, mempertahankan keramahan, kesederhanaan, dan mampu bertahan di alam ‘ekonomi wisata’ nantinya. Jangan malah jadi bulan-bulanan dan korban dari investor besar yang menanamkan modal pembangunan wisata di situ!