Tags

, , , ,

membelah ikan tuna di pasar Ternate

Ketika melakukan perjalanan ke Kepulauan Morotai, saya tercengang melihat melimpahnya ikan di sana. Cakalang asap –salah satu jenis tuna-  yang dijual seorang ibu di depan Pantai Daruba hanya berharga Rp 5000 satu tusuk. Itupun sepi pembeli. Mungkin karena mayoritas penduduk pulau itu adalah nelayan. Padahal kalau di Jawa, cakalang selangit harganya. Di pasar swalayan saja, harga cakalang super mencapai Rp 130.000/kg. Miris rasanya melihat cakalang teronggok begitu saja dikerumuni lalat.

Tak hanya Morotai, di Ternate pun saya dibuat terbelalak. Bayangkan saja, seekor tongkol segar sebesar lengan orang dewasa dijual antara Rp 15.000 – Rp. 20.000 di pasar. Begitu melimpahnya tongkol alias tuna, sehingga pembeli pun pilih-pilih. Kalau datang ke pasar sore hari, mereka enggan membeli ikan hasil tangkapan pagi hari. Kalau berbelanja pagi hari, mereka menolak membeli ikan tangkapan kemarin sore. Pembeli hanya mau tuna segar.

Kondisi yang serupa kembali saya jumpai di Kepulauan Banda. Bahkan lebih miris nasib nelayan di sini, karena ikan-ikan mereka seperti kakap merah, tuna, cakalang, hingga kerapu dihargai kurang dari Rp 10.000/kg. Nilai yang jelas tak mencukupi dibandingkan bea membeli solar dan es batu untuk melaut. Di pulau-pulau terpencil ini, harga bahan bakar minyak bisa 2-3 kali lipat harga normal. Sudah jatuh tertimpa tangga pula nasib para nelayan itu. Hidup serba pas, mungkin malah kurang jika tak menggarap atau memiliki kebun pala.

Murah dan melimpahnya ikan segar di Maluku ini pernah saya ceritakan kepada seorang kawan di ibukota. Dia takjub. Menurutnya ikan segar seperti tuna yang berkualitas bagus susah ditemukan di Jakarta. “Ga tau deh, yang di sini dapat limbah aja, sisa ekspor. Mau dapat ikan bagus, susah setengah mati. Aku lebih suka ikan daripada ayam, tapi ya mentok. Cumi, tengiri, ikan laut lain yang segar, susah banget dapatnya,” keluhnya kepada saya.

Ada lagi keluhan senada, “Produk laut yang bagus-bagus kok mesti untuk ekspor thok. Tuna bagus, buat Jepang. Ada debitur di Manado bikin tuna kaleng, buat ekspor juga.” Saya jadi berpikir, jangan-jangan ada masalah distribusi terkait perdagangan ikan segar, khususnya tuna, di Indonesia.

Lalu saya membaca berita VOA bertajuk ASEAN Perkuat Kerjasama Pengelolaan Tuna dimuat pada 31 Mei 2012. Dalam berita itu disebutkan, ‘Beberapa isu utama yang dibahas dalam The 2nd ASEAN Tuna Working Group Meeting di Yogyakarta, 31 Mei – 2 Juni 2012 ini, antara lain adalah rencana pendirian crisis centre tuna dan pemberian label ramah lingkungan bagi produk tuna negara-negara ASEAN.

Crisis centre ini penting untuk menyamakan persepsi ASEAN mengenai pelestarian tuna, karena dalam beberapa tahun ini produksinya menurun. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Saut P. Hutagalung mengatakan, label ramah lingkungan harus dipakai, agar produk tuna ASEAN mampu melawan kampanye negatif dan diterima pasar dunia.

penjual ikan cakalang asap di Morotai sedang menunggu pembeli

Saya kira bagus jika negara-negara ASEAN bersatu untuk memperkuat posisi tawar terhadap pasar Eropa dan Amerika dalam  perdagangan tuna. Namun ada hal yang janggal dengan berita ini. Kenapa? Di situ disebutkan produksi tuna yang terus menurun. Entah dengan negara penghasil tuna di kawasan ASEAN lainnya, tapi menurut saya produksi tuna Indonesia tidaklah menurun, justru melimpah.

Ikan di laut Indonesia Timur sangat melimpah. Masalahnya pemerintah selama ini hanya fokus ke beberapa daerah tuna saja dan tak melihat daerah potensial tuna lainnya. Pemerintah juga tak mampu menangani distribusi ikan dari daerah yang kaya ikan ke daerah lainnya. Kebijakan pemerintah Indonesia terkait kelautan dan perikanan  mirip setengah hati. Bukannya berpihak kepada para nelayan tradisional tapi lebih mementingkan kapal-kapal ikan milik pengusaha dan korporasi.

Ketimbang membangun cold storage di Ternate yang bisa menampung ikan nelayan di Kepulauan Maluku Utara, pemerintah lebih suka merenovasi gedung DPR misalnya. Atau kenapa pemerintah tak mengoperasikan kapal yang dilengkapi cold storage yang bergerak menjemput ikan-ikan di Kepulauan Banda dan Kei atau pulau kecil lainnya? Cara ini akan sangat membantu nelayan di daerah terpencil yang sulit memasarkan hasil tangkapan ikannya.

Sebagai negara maritim, dengan 70% wilayah berupa laut, seharusnya pembangunan ekonomi di Indonesia dititikberatkan pada sektor kelautan dan perikanan. Bukannya tambang, minyak bumi, atau industri pengolahan hutan yang justru belakangan menimbulkan dampak lingkungan dan maraknya konflik dengan masyarakat setempat. Kebijakan yang salah kaprah ini membuat semakin banyak rakyat yang tidak sejahtera, khususnya nelayan. Ada 8 juta nelayan Indonesia yang hidup miskin, itu  artinya seperempat dari jumlah penduduk miskin Indonesia. Itu kata Fadel Muhammada yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam berita VOA disebutkan tujuan kerjasama kelola tuna ASEAN adalah mendirikan crisis centre guna pelestarian tuna dan melawan kampanye hitam negara Eropa serta mengatasi hambatan tarif yang ditetapkan negara tujuan ekspor seperti Amerika. Kampanye hitam ini berupa tuduhan bahwa negara-negara tuna ASEAN menangkap tuna menggunakan umpan cacahan daging ikan lumba-lumba. Menyeramkan memang, karena itu berarti mereka harus membantai lumba-lumba dulu.

Setahu saya, jika yang menangkap nelayan tradisional bersenjata perahu sederhana, buat apa harus membunuh lumba-lumba hanya untuk mendapatkan banyak tuna. Sebanyak apapun hasil tangkapan ikan mereka tak membuat uang yang mereka terima sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan. Justru yang mengumpan lumba-lumba ini adalah kapal-kapal ikan besar –sebagian milik pengusaha ikan, sebagian milik asing yang menggunakan bendera Indonesia-  yang beroperasi di lautan Indonesia. Sekali mengangkat jaring, ribuan ikan mereka angkat. Bandingkan hasil tangkapan ikan nelayan yang hanya beberapa puluh kilogram sehari dibanding kapal-kapal ini yang mencapai beberapa ton setiap kali melaut.

Pemerintah sebetulnya tak perlu risau dengan ancaman hambatan tarif dari negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor melakukan hal ini semata melindungi industri makanan dalam negerinya, baik itu hasil ikan maupun produk ikan olahan nelayannya. Ini sebagai risiko perdagangan bebas yang ‘tidak bebas’. Pemerintah bisa melakukan tipu muslihat serupa jika punya siasat dan nyali.

Kalau tidak, sebaiknya pemerintah berpaling ke pasar dalam negeri. Ingat keluhan kawan tadi betapa langkanya ikan segar bermutu bagus di pasaran dalam negeri. Jadi gunakan  kebijakan local product for local people dulu. Paska kebutuhan dalam negeri tercukupi, baru diekspor. Ingat, 250 juta penduduk merupakan pasar yang potensial. Kalau negara lain saja memandang Indonesia sebagai peluang bagi pasar  produk mereka, kenapa pemerintah tak bisa melihat hal ini?

Pemerintah pun bisa mencari pasar ekspor tuna baru selain Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pasar baru ini terbuka luas, mengingat banyaknya negara di dunia yang hanya terdiri dari daratan.

Selain itu, perlu dikembangkan industri pengolahan ikan, entah berbentuk makanan kaleng atau yang berbasis industri rakyat. Saya ingat seorang perempuan asal Surabaya yang gigih membuat abon tuna untuk dipasarkan di wilayah Jawa Timur. Kini, abon tuna hasil olahannya bahkan sudah merambah ke pulau lain. Saya bayangkan, andai ketrampilan perempuan ini ditularkan ke beberapa istri nelayan di Kepulauan Banda misalnya, atau pulau-pulai penghasil tuna lainnya yang nyaris tak menikmati aliran listrik (sehingga sulit mendapat suplai es batu sebagai bahan pengawet ikan), maka akan meningkatkan pendapatan mereka. Apalagi abon ini tahan hingga 3 bulan.

Saya kira pemerintah harus mulai menata kebijakan pembangunan kelautannya, dengan lebih banyak memperhatikan nasib nelayan tradisional. Jika nelayan-nelayan kecil ini dibina, kelak mereka akan menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Lawrence Kissol dari Departemen Perikanan Malaysia, bahwa kerja sama tuna ASEAN tidak hanya pada tataran pemerintah, tetapi juga harus menyentuh kepentingan para nelayan kecil penangkap tuna. Dengan begitu kesejahteraan nelayan ASEAN, khususnya penangkap tuna, akan meningkat.

Advertisements