Tags

,

Malam kemarin, saya mengantar kawan dari Jepang, Nao, dan putrinya, Pema, makan di sebuah warung mie (ayam dan baso) di Munduk. Di sana sudah nongkrong 5 turis asing, menyantap sajian lengkap mie ayam plus baso. Di samping saya, seorang guru SD 2 Gobleg, memesan menu yang sama dan dibungkus. Dia pesan tiga bungkus, dan membayar Rp30.000. Nao, karena hanya makan mie tanpa ayam atau baso, harus membayar Rp5.000 seporsi. Sama seperti yang saya bayar. Malam sebelumnya, kami nongkrong di warung berbeda, memesan mie telor. Saat itu saya harus membayar Rp5.000 semangkok. Nao kena Rp10.000. Harga lokal dan harga turis berbeda, begitu kata si ibu penjual.

serabi ala munduk, 2000-3000 rupiah seporsi

serabi ala munduk, 2000-3000 rupiah seporsi

Ketika berkunjung ke Thailand dan Malaysia tahun lalu, tak saya temukan harga lokal dan harga turis dalam memesan makanan. Tapi, untuk memasuki beberapa obyek wisata di Thailand, seperti Istana di Bangkok atau mengunjungi, beberapa temple, dikenakan tarif tertentu buat turis asing dan ‘free’ buat orang lokal. Beruntung saya punya wajah pasaran ala Thailand, sehingga ke mana pun menuju, asal tak menjinjing ransel, saya tak pernah dikenai tiket masuk. Bahkan, di Pattani, petugas lokel stasiun kereta api memberi saya tiket gratis ketika menuju Sungai Golok.

Di Malaysia saya belum pernah mengenal harga lokal dan turis ketika makan, memasuki kawasan obyek wisata, pesan penginapan, atau naik angkutan umum. Di Thailand, kadang saya alami hal ini ketika masuk ke tempat wisata tertentu atau naik tuktuk. Di Kamboja, kadang ada pedagang makanan yang suka memanfaatkan kesempatan, menaikkan harga begitu tahu saya orang asing. Mirip yang terjadi di Indonesia, walau tidak semua. Di Jawa mungkin tak ada harga lokal atau turis buat transportasi umum yang pasti tarifnya seperti kereta api atau bus antar kota. Tapi, hal ini tak berlaku jika Anda naik colt di Bali, atau menunggu colt dari Lembar menuju Mataram. Turis asing kerap dijadikan sapi perah, membayar berkali lipat. Bahkan, walau Anda orang lokal, tapi bukan dari daerah setempat, tetap kena tarif 2-3 kali lipat. Ini mungkin salah satu hambatan mengapa pariwisata di Indonesia berkembang lambat, karena sebagian penduduknya yang masih bermental ajimumpung, oportunis, menjadikan turis sebagai sapi perah.

Untuk mengatasi kondisi ini, saya kerap bertindak ekstrim. Ketika menuju Munduk, saya pilih berjalan kaki 15 km ketimbang menyenangkan tukang ojek yang menarik bea Rp50.000, 2,5x lipat harga sebenarnya. Atau saat menuju Ijen saya numpang ranger ketimbang dipermainkan sopir dan kernet colt yang seenaknya memainkan harga. Saya bukan backpacker walau menggendong ransel. Tapi lebih mirip pejalan minimalis, membawa barang yang betul-betul saya butuhkan. Misalnnya saya hanya membawa baju ganti 1-2 stel untuk perjalanan berbulan-bulan. Saya tak segan berjalan kaki belasan kilometer sehari, menginap di jalan daripada dijadikan obyek para makelar dan oportunis. Saya tak sedang dikejar waktu, tak mau mengalah pada keadaan atau keinginan para oportunis. Prinsip saya melakukan perjalanan itu mirip meditasi, bukan sekedar menyegarkan pikiran dari sumpeknya kota besar. Dan melakukan perjalanan harus memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang sekitar, bukan hanya kepuasan searah saja.

Dalam satu dua hal, harga turis dan lokal mengandung sisi positif. Misalnya, dengan menentukan tarif tiket masuk kawasan cagar wisata bagi turis asing, maka akan ada dana pemeliharaan yang cukup. Namun tarif ini harus masuk akal. Jelas harga tarifnya, ditetapkan oleh lembaga resmi. Kalau tujuannya sekedar menjadikan wisatawan sapi perah, ya saya pilih buka tenda di tengah jalan, membawa mini trangia dan memasak mie instan atau bubur ayam sendiri. Melakukan perjalanan, mengunjungi berbagai tempat di belahan dunia itu hak setiap orang, jadi jangan mempersulit mereka, tapi seleksi mereka sesuai kaidah lingkungan dan etika lokal yang berlaku.

Seorang kawan, pelaku usaha wisata sekaligus pakar ‘green’, hendak menjadikan tujuan wisata potensial seperti Munduk dengan menetapkan tarif lebih tinggi buat hotel, restoran, guest house dan sebagainya. Tujuannya, untuk menyeleksi wisatawan dan tak hendak menjadikan Munduk ala Kuta atau Ubud, apalagi Jogja. Membanjirnya wisatawan kerap memberi dampak buruk seperti hilangnya kenyamanan, hilangnya budaya lokal, dan unsur komersialisme yang meninggi. Belum lagi tempat wisata jadi kotor dan berkesan kumuh. Saya pun tak suka hal tersebut. Namun ‘memahalkan’ tempat wisata tak selalu mengatasi masalah, alih-alih malah melebarkan kesenjangan sosial.

Ada beberapa alternatif  untuk menjadikan tempat wisata tetap nyaman, terpelihara budayanya, dan memiliki daya tarik tinggi. Misalnya:

nao sedang volunteering di munduk, bali utara

nao sedang volunteering di munduk, bali utara

1.Menaikkan tarif penginapan, makanan, dan tiket masuk kawasan wisata.Tujuannya jelas, tarif yang tinggi akan membantu menaikkan pendapatan masyarakat lokal. Namun perlu diingat, selama ini yang diuntungkan oleh dibukanya kawasan wisata adalah pengusaha wisata skala menengah ke atas, para pemilik modal. Bukannya mengikutsertakan  masyarakat sekitar.

2.Membatasi jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata tersebut. Pemerintah Bhutan melakukan cara ini dengan tujuan menjaga keasrian lingkungan Bhutan. Mereka juga mewajibkan wisatawan menginap di agen wisata yang ditunjuk pemerintah, bukannya di rumah warga lokal. Setidaknya wisatawan harus membelanjakan 200 dolar sehari jika mengunjungi Bhutan. Dan mereka  harus mendaftar minimal setahun sebelumnya. Mahal dan berat memang, tapi animo wisatawan ke Bhutan amat tinggi.

3.Wisatawan dituntut berkontribusi terhadap masyarakat lokal. Bentuknya tak selalu memberi sumbangan sejumlah uang, tapi tenaga dan kemampuan. Cara ini kerap diwujudkan dalam bentuk volunteering, misalnya volunteering dengan bekerja di tanah pertanian, memberi pengobatan gratis, mengajar bahasa asing, mengajar ketrampilan khusus, dan sebagainya. Cara volunteering ini banyak diterapkan di berbagai negara. Di Chiang Mai, Thailand, misalnya, ada volunteering di tanah pertanian buat turis asing. Para turis disediakan pemondokan gratis, tapi harus membayar 150 bath untuk bea makan 3x sehari. Mereka wajib bekerja 4-5 jam sehari. Di Afrika banyak ditawarkan volunteering di bidang kesehatan dengan upah pemondokan plus makan. Tentu saja yang disajikan makanan lokal, bukannya menu ala restoran. Begitu juga volunteering di Malaysia, Amerika latin dan sebagainya.

Volunteering buat turis asing mulai tumbuh di Indonesia, khususnya di Bali. Namun kerap kali si turis dimintai sumbangan yang tidak sedikit, beberapa ratus hingga ribu dolar. Penyelenggaranya, orang lokal dan orang asing pula. Di tanah Batak juga ada volunteering, namun si volunteer tak dikenai bea apapun. Toh mereka sudah bekerja, membantu masyarakat sekitar. Memang volunteering banyak warna dan bentuknya.

Saya hendak membuka volunteering di tanah pertanian di Manggarai, Flores. Pendaftarnya sudah masuk beberapa orang, umumnya turis negara skandinavia dan Eropa Timur. Ada juga satu dua pemuda Indonesia yang berminat. Program dimulai antara September-Oktober mendatang. Tujuannya, selain mengisi kekosongan tenaga pertanian di Manggarai, juga ada transfer pengetahuan sekaligus pembelajaran budaya lokal. Semoga, dengan adanya program ini dapat menghapus harga turis dan harga lokal yang tidak perlu.

Salam Meta,

Advertisements